Menampilkan postingan dari 2024

Dasar Hukum dan Ketentuan Mutasi Promosi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Hukum Galih Gumelar -  Mutasi dan promosi Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Beriku...

Dasar hukum yang mengatur mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Hukum Galih Gumelar -  Dasar hukum yang mengatur mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai bagian dari Aparatur Sip...

Dasar-dasar hukum mengenai aplikasi perizinan Berusaha di Indonesia

Hukum Galih Gumelar -  Dasar-dasar hukum mengenai aplikasi perizinan di Indonesia terkait dengan penerapan sistem perizinan berbasis elektro...

Beberapa Dasar hukum investasi di Indonesia

Hukum Galih Gumelar -  Dasar hukum investasi di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan pedoman dan a...

Dasar hukum mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB)

Hukum Galih Gumelar -  Dasar hukum mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) di Indonesia merujuk pada beberapa undang-undang, peraturan pemerinta...

DI PENJARA AKIBAT PELIHARA LANDAK & IKAN ALIGATOR GAR - Peliharaan yang Dilarang Di Indonesia

Hukum Galih Gumelar -  DI PENJARA AKIBAT PELIHARA LANDAK & IKAN ALIGATOR GAR - Peliharaan yang Dilarang Di Indonesia

Dasar Hukum Tentang Tunjangan intensif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

 Hukum Galih Gumelar - Tunjangan intensif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan. B...

Beberapa Dasar Hukum Usaha non-perizinan

 Usaha non-perizinan di Indonesia merujuk pada kegiatan usaha yang tidak memerlukan izin usaha formal tertentu, namun masih tunduk pada per...

Beberapa Dasar Hukum Perizinan Usaha Berbasis Risiko

Hukum Galih Gumelar -  Perizinan usaha berbasis risiko di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan yang menjadi dasar huku...

Apakah Hukum Tata Negara itu ?

Hukum Galih Gumelar -  Hukum Tata Negara adalah bagian dari hukum publik yang mengatur struktur, fungsi, kewenangan, dan hubungan antar lemb...

Dasar hukum terkait Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Hukum Galih Gumelar -  Dasar hukum terkait Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencakup berbagai undang-undang...

Beberapa Dasar Hukum PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)

Hukum Galih Gumelar -  PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) merupakan izin yang menggantikan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) , yang sebelumnya ...

Bagaimanakah cara membuat Peraturan Bupati / PERBUB ?

Hukum Galih Gumelar -  Membuat Peraturan Bupati (Perbup) yang baik dan benar harus sesuai dengan prosedur hukum serta prinsip-prinsip pembe...

Bagaimanakah Membuat Peraturan Daerah (Perda) yang baik dan benar ?

Hukum Galih Gumelar -  Membuat Peraturan Daerah (Perda) yang baik dan benar membutuhkan prosedur yang mengikuti kerangka hukum yang diatur ...

Bagaimanakah Membuat Peraturan Pemerintah (PP) yang baik dan benar ?

Hukum Galih Gumelar - Membuat Peraturan Pemerintah (PP) yang baik dan benar memerlukan pemahaman mendalam tentang tata cara pembentukan per...

Beberapa Dasar Hukum Mengenai Pengaduan terkait perizinan berusaha

 Hukum Galih Gumelar - Pengaduan terkait perizinan berusaha adalah hak masyarakat atau pelaku usaha untuk melaporkan permasalahan dalam pro...

Muat postingan lainnya
Tak ada hasil yang ditemukan