PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 34 TAHUN 2012 -BP2T/2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

PERATURAN BUPATI TANGERANG

 NOMOR 34 TAHUN 2012 -BP2T/2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat

(1) huruf c dan ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang

Izin Lingkungan, Bupati berwenang menerbitkan

Keputusan Izin Lingkungan bersamaan dengan

diterbitkannya keputusan kelayakan Lingkungan

Hidup dan Rekomendasi UKL-UPL skala Kabupaten;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis

Pemeriksaan dan Penerbitan Izin Lingkungan.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara

Tahun 1950);

 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

3.Undang...

-2-

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang

Izin Lingkungan;

5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor

13 Tahun 2010 tentang tentang Upaya Pengelolaan

Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan

serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan

Pemantauan Lingkungan Hidup;

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor

05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha

Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2

Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian

Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten

Tangerang Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 0210);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8

Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten

Tangerang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 0810);

9. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 54 Tahun 2010

tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan

Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PEMERIKSAAN DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tangerang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tangerang.

2. Bupati adalah Bupati Tangerang.

3. Badan Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut BLHD adalah

Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan

hidup.

4. Izin... 

-3-

4. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang

melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL

dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai

prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut

Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau

Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi

proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau

Kegiatan.

6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan

Hidup, yang selanjutnya disebut UKL - UPL, adalah pengelolaan dan

pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak

penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

7. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat

menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta

menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

8. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat

mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

9. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan

hidup yang merupakan hasil pelingkupan.

10. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal,

adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting

suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

11. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL,

adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang

ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

12. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL,

adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena

dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

13. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang

menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha

dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.

14. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha

dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.

15. Pemrakarsa... 

-4-

15. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung

jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.

16. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi

teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 2

(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL

wajib memiliki Izin Lingkungan.

(2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui

tahapan kegiatan yang meliputi:

a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;

b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan

c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

BAB II

PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 3

(1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh

penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada

Bupati.

(2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL

atau pemeriksaan UKL-UPL.

Pasal 4

Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),

harus dilengkapi dengan:

a. Dokumen Amdal atau UKL-UPL;

b. Dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan

c. Profil Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 5

(1) Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4, Bupati wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.

(2) Pengumuman... 

-5-

(2) Pengumuman Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala BLHD.

Pasal 6

(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui

multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan

paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKLRPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.

(2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap

pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.

(3) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak

dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai

Amdal.

Pasal 7

(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk Usaha

dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan oleh bupati.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui

multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan

paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang

diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.

(3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap

pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu

paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.

(4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dapat disampaikan kepada bupati dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 8

(1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Bupati.

(2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh

Bupati :

a. setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan

b. dilakukan... 

-6-

b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan

Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 9

(1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) paling

sedikit memuat:

a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan

Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;

b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh bupati; dan

c. berakhirnya Izin Lingkungan.

(2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib

memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Izin

Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah

dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai

dengan peraturan perundangundangan.

(3) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha

dan/atau Kegiatan.

Pasal 10

(1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Bupati wajib diumumkan

melalui media massa dan/atau multimedia.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam

jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Pasal 11

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan

permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau

Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk

dilakukan perubahan.

(2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;

b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;

c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang

memenuhi kriteria:

1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh

terhadap lingkungan hidup;

2. penambahan kapasitas produksi;

3. perubahan... 

-7-

3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;

4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;

5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;

6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;

7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup

di dalam Izin Lingkungan;

8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam

rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup; dan/atau

9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat

peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu

Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;

d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan

hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup

dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau

e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka

waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

(3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e,

penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan

permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau

Rekomendasi UKL-UPL.

(4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan

melalui:

 a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau

 b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.

(5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui

penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.

(6) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.

(7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan

penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau

Rekomendasi UKL-UPL.

(8)Ketentuan... 

-8-

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria perubahan Usaha dan/atau

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara perubahan

Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, perubahan Rekomendasi UKLUPL dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sesuai dengan Peraturan Menteri.

Pasal 12

(1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, bupati sesuai

kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

(2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, penanggung

jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada

bupati.

(3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bupati sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

BAB III

Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan

Pasal 13

Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:

a. Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan;

b. Memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai

dengan kegiatannya;

c. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan

dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau

bupati; dan

d. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara

berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pembinaan terhadap Penatalaksanaan Izin Lingkungan

Pasal... 

-9-

Pasal 14

Badan Lingkungan Hidup Daerah melakukan pembinaan terhadap pemegang

izin Lingkungan di Kabupaten Tangerang Pembinaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:

a. Memasyarakatkan peraturan perundang-undangan tentang Izin Lingkungan

b. Bimbingan teknis; dan

c. Penjelasan mengenai prosedur Izin Lingkungan

Pasal 15

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD terkait.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 16

Bupati berwenang melakukan evaluasi pelaksanaan izin lingkungan di

Kabupaten Tangerang.

Pasal 17

(1) Penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan izin lingkungan dilakukan oleh tim

evaluasi BLHD.

(2) Tim evaluasi BLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua

tim dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota tim.

Pasal 18

(1) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dalam

melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi dengan Surat Tugas.

(2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala

BLHD.

(3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan

Keputusan Kepala BLHD.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 19

(1) Penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL sebagai dasar diterbitkannya

izin lingkungan didanai oleh Pemrakarsa.

(2) Jasa... 

-10-

(2) Jasa penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan

oleh Komisi Penilai Amdal dan tim teknis dibebankan kepada Pemrakarsa

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

(1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan tetap berlaku hingga masa

berlakunya habis.

(2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang habis masa

berlakunya wajib melakukan permohonan Izin Lingkungan ulang.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa

pada tanggal 18 - 9 - 2012

BUPATI TANGERANG,

 ttd.

H. ISMET ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa

pada tanggal 18 - 9 - 2012

 SEKRETARIS DAERAH,

 ttd.

 H. HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2012 NOMOR 34