PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 32 TAHUN 2012 - TENTANG JENIS RENCANA USAHA KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 32 TAHUN 2012

TENTANG

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI

DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA

PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN

KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Mengingat : 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup melalui peraturan bupati;

 b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun

1950);

2. Undang...

-2-

 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang

Izin Lingkungan;

 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13

Tahun 2010 tentang tentang Upaya Pengelolaan

Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan serta

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan

Pemantauan Lingkungan Hidup;

 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05

Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau

Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan Hidup;

 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2

Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian

Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten

Tangerang Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Daerah Nomor 0210);

 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8

Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten

Tangerang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Daerah Nomor 0810);

 9. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 54 Tahun 2010

tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan

Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang;

Memutuskan.... 

-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS RENCANA

USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB

DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN

LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN

KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN

LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tangerang.

2. Bupati adalah Bupati Tangerang.

3. Badan Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut BLHD adalah

Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan

hidup.

4. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan

hidup, yang selanjutnyadisebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan

pemantauan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak

berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukanbagi proses

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usahadan/atau

kegiatan.

5. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Hidup yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan

dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan

pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan

hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan

yang wajib amdal atau UKL-UPL.

6. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang

bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan

dilaksanakan.

Pasal 2

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib

Amdal, wajib memiliki UKL-UPL.

(2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL

wajib membuat SPPL.

Pasal... 

-4-

Pasal 3

(1) Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan

UKL-UPL atau SPPL, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Untuk menentukan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa melakukan penapisan sesuai dengan

tata cara penapisan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Terhadap hasil penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLHD

menelaah dan menentukan wajib tidaknya rencana usaha dan/atau

kegiatan memiliki UKL-UPL atau SPPL.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa

pada tanggal 18 - 9 - 2012

BUPATI TANGERANG,

 ttd.

H. ISMET ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa

pada tanggal 18 - 9 - 2012

 SEKRETARIS DAERAH,

 ttd.

 H. HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2012 NOMOR 32